Jakarta (RADARIBUKOTA) – Momen kocak terjadi saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hampir disuruh melakukan push up oleh Presiden Prabowo Subianto akibat terlambat hadir di agenda resmi Kejaksaan Agung pada Senin pagi, 20 Oktober 2025. Peristiwa ini terungkap langsung dari pengakuan Purbaya yang tengah melayani wawancara dengan awak media di kantornya pada Senin sore.

Bocoran Momen Tegang yang Berakhir Lucu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa awalnya berada di tengah sesi wawancara dengan media usai pertemuan dengan fund manager. Fund manager sendiri adalah profesional yang mengelola portofolio investasi untuk individu maupun institusi agar memperoleh keuntungan optimal. Purbaya yang biasanya memberikan jawaban panjang kali ini memilih mengakhiri wawancara lebih cepat karena harus menghadiri sidang kabinet paripurna yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Negara.

Ia menyatakan tidak ingin terlambat lagi seperti kejadian pagi tadi saat mengikuti agenda di Kejaksaan Agung yang juga dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam suasana bercanda, Purbaya menyebut dirinya hampir diminta berolahraga push up oleh Prabowo akibat keterlambatan tersebut.

“Aku dipanggil ke Istana. Tadi hampir disuruh push up gue tuh,” kata Purbaya sambil meniru gerakan push up. “Aduh gue udah mau gini,” tambahnya dengan ekspresi lucu yang mengundang tawa awak media.

Melihat situasi tersebut, Purbaya segera meninggalkan wartawan yang masih berusaha menggali informasi lebih lanjut. “Nanti terlambat lagi. Nanti gue suruh push up, malu gue,” ujarnya sambil beranjak pergi.

Agenda Kejaksaan Agung dan Penyerahan Uang Ratusan Triliun

Agenda Kejaksaan Agung pagi itu merupakan acara penting yang melibatkan penyerahan uang sebesar Rp 13,2 triliun hasil penyitaan dari kasus korupsi perizinan ekspor crude palm oil (CPO) kepada pemerintah. Penyerahan uang tersebut dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan pengawasan dan kehadiran langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Kasus korupsi CPO ini menjadi salah satu contoh upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia yang melibatkan aset negara dalam jumlah besar. Penyerahan ini bukan hanya mencerminkan keberhasilan Kejaksaan Agung dalam menyita barang bukti keuangan, namun juga sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Konteks dan Rujukan Terkait

Presiden Prabowo Subianto merupakan tokoh politik penting yang juga memimpin sidang kabinet paripurna, sumber kekuasaan eksekutif pemerintah Indonesia [Presidensi Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia). Menteri Keuangan memegang peran vital dalam mengelola keuangan negara serta bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran anggaran negara Menteri Keuangan Indonesia.

Untuk informasi terkait pengelolaan keuangan termasuk kebijakan fiskal dan perpajakan, pembaca juga dapat melihat artikel terkait mengenai kebijakan fiskal dan dampak ekonomi dalam analisis kebijakan Menkeu Purbaya yang pernah dibahas di Radar Ibukota.

Selain itu, konteks koordinasi antar lembaga negara untuk mendukung penegakan hukum dan pengelolaan keuangan juga dapat dilihat pada artikel terkait agenda penyerahan hasil penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan dampaknya terhadap pengelolaan aset negara.

Dalam peristiwa ini, sisi humanis dan spontanitas antar pejabat tinggi negara terlihat jelas, menunjukkan sisi lain dari dinamika politik dan birokrasi yang kerap ada di balik layar pertemuan resmi. Momen kocak yang dibagikan Menteri Keuangan ini menjadi pengingat bahwa di tengah keseriusan pengelolaan negara, tetap ada ruang untuk keakraban dan humor.

Sumber: RADARIBUKOTA, YouTube Channel resmi TribunJakarta Official