[{“blockName”:”core/heading”,”attrs”:{“level”:1},”innerHTML”:”Peringatan Keras Mahfud MD ke TNI soal Kasus Ferry Irwandi Tentang Darurat Militer”,”innerContent”:[“Peringatan Keras Mahfud MD ke TNI soal Kasus Ferry Irwandi Tentang Darurat Militer”]},{“blockName”:”core/paragraph”,”innerHTML”:”Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas tindakan yang diambil oleh TNI terhadap aktivis Ferry Irwandi. Dalam sebuah pernyataan tegas, Mahfud menilai bahwa postingan Ferry Irwandi yang membahas soal darurat militer merupakan bentuk aspirasi yang sah dan tidak memenuhi unsur pidana.”,”innerContent”:[“Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas tindakan yang diambil oleh TNI terhadap aktivis Ferry Irwandi. Dalam sebuah pernyataan tegas, Mahfud menilai bahwa postingan Ferry Irwandi yang membahas soal darurat militer merupakan bentuk aspirasi yang sah dan tidak memenuhi unsur pidana.”]},{“blockName”:”core/paragraph”,”innerHTML”:”Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah podcast yang dipandu oleh Denny Sumargi pada tanggal 11 September 2025. Pernyataan tersebut menjadi sorotan lantaran menyinggung potensi kegaduhan yang bisa timbul jika TNI memaksakan untuk menghukum Ferry Irwandi secara pidana.”,”innerContent”:[“Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah podcast yang dipandu oleh Denny Sumargi pada tanggal 11 September 2025. Pernyataan tersebut menjadi sorotan lantaran menyinggung potensi kegaduhan yang bisa timbul jika TNI memaksakan untuk menghukum Ferry Irwandi secara pidana.”]},{“blockName”:”core/heading”,”attrs”:{“level”:2},”innerHTML”:”Latar Belakang Kasus”,”innerContent”:[“Latar Belakang Kasus”]},{“blockName”:”core/paragraph”,”innerHTML”:”Kasus ini bermula dari postingan Ferry Irwandi, seorang aktivis yang mengemukakan aspirasi terkait situasi darurat militer. Dalam sistem hukum dan demokrasi, aspirasi publik adalah bagian penting dari kebebasan berpendapat yang dilindungi. Namun, laporan yang dibuat oleh Dansatsiber TNI kepada pihak berwajib menimbulkan kontroversi mengenai batas antara kritik yang sah dan tindak pidana. Kebebasan berpendapat menurut hukum internasional adalah hak fundamental yang harus dijaga untuk menjaga keseimbangan demokrasi.

“,”innerContent”:[“Kasus ini bermula dari postingan Ferry Irwandi, seorang aktivis yang mengemukakan aspirasi terkait situasi darurat militer. Dalam sistem hukum dan demokrasi, aspirasi publik adalah bagian penting dari kebebasan berpendapat yang dilindungi. Namun, laporan yang dibuat oleh Dansatsiber TNI kepada pihak berwajib menimbulkan kontroversi mengenai batas antara kritik yang sah dan tindak pidana.”,{“insert”:” “},{“type”:”link”,”attrs”:{“href”:”https://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan_berpendapat”},”insert”:”Kebebasan berpendapat”},{“insert”:” menurut hukum internasional adalah hak fundamental yang harus dijaga untuk menjaga keseimbangan demokrasi.”}]}},{“blockName”:”core/heading”,”attrs”:{“level”:2},”innerHTML”:”Respon Mahfud MD dan Implikasinya”,”innerContent”:[“Respon Mahfud MD dan Implikasinya”]},{“blockName”:”core/paragraph”,”innerHTML”:”Mahfud MD secara eksplisit memperingatkan bahwa jika TNI tetap keras kepala dalam mempidanakan Ferry Irwandi akibat postingannya tentang darurat militer, hal tersebut berpotensi menyebabkan kondisi negara menjadi kacau. Pernyataan ini memancing perdebatan luas mengenai batas-batas intervensi militer dalam urusan sipil dan kebebasan berpendapat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara dan bagaimana TNI harus tetap berpegang pada norma hukum dan profesionalisme tanpa menggangu kebebasan sipil.”,”innerContent”:[“Mahfud MD secara eksplisit memperingatkan bahwa jika TNI tetap keras kepala dalam mempidanakan Ferry Irwandi akibat postingannya tentang darurat militer, hal tersebut berpotensi menyebabkan kondisi negara menjadi kacau. Pernyataan ini memancing perdebatan luas mengenai batas-batas intervensi militer dalam urusan sipil dan kebebasan berpendapat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami peran “,{“insert”:””},{“type”:”link”,”attrs”:{“href”:”https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia”},”insert”:”Tentara Nasional Indonesia (TNI)”},{“insert”:” sebagai alat pertahanan negara dan bagaimana TNI harus tetap berpegang pada norma hukum dan profesionalisme tanpa menggangu kebebasan sipil.”}]}},{“blockName”:”core/paragraph”,”innerHTML”:”Kasus ini juga mengingatkan kembali peran pengawasan sipil terhadap institusi militer agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang karena tuntutan demokrasi dan hukum harus dijaga dengan ketat. Berita terkait dinamika politik dan keamanan nasional dapat dilihat pada kategori Berita Terkini di situs kami.”,”innerContent”:[“Kasus ini juga mengingatkan kembali peran pengawasan sipil terhadap institusi militer agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang karena tuntutan demokrasi dan hukum harus dijaga dengan ketat. Berita terkait dinamika politik dan keamanan nasional dapat dilihat pada kategori “,{“insert”:””},{“type”:”link”,”attrs”:{“href”:”https://radaribukota.id/category/berita-terkini/”},”insert”:”Berita Terkini”},{“insert”:” di situs kami.”}]}]