Jakarta (RADARIBUKOTA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan dan berani dalam forum Investor Daily Summit 2025 pada Kamis (9/10/2025). Ia menyatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai lebih makmur dibandingkan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menurutnya mengalami perlambatan dan peningkatan utang yang signifikan.

Perbandingan Kinerja Ekonomi Era SBY dan Jokowi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan data-data ekonomi yang menunjukkan perbedaan mencolok antara kedua masa pemerintahan tersebut. Pada periode SBY (2004–2014), pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mendekati 6 persen, dengan peredaran uang meningkat 17 persen dan penyaluran kredit mencapai 22 persen. Data ini menandakan mesin ekonomi yang sehat dan dinamis, terutama didorong oleh sektor swasta serta investasi domestik yang menggeliat.

Berbeda dengan era Jokowi (2014–2024) dimana pertumbuhan ekonomi melambat ke kisaran 5 persen, peredaran uang turun menjadi 7 persen, dan penyaluran kredit menurun di bawah 10 persen. Purbaya menilai bahwa ketergantungan yang tinggi pada belanja infrastruktur pemerintah membuat sektor swasta melemah, sehingga kemampuan mesin ekonomi menjadi pincang.

Kemakmuran Rakyat di Era SBY

Meskipun pembangunan infrastruktur fisik di era SBY tidak sebanyak saat ini, Purbaya menekankan bahwa kesejahteraan rakyat justru lebih terasa. Pernyataan ini disambut tepuk tangan hangat dari para audiens. Fakta ini membuka pandangan baru tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak semata diukur dari pembangunan fisik saja, melainkan dari distribusi ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat.

Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menitikberatkan pada kesejahteraan sosial, bukan hanya indikator makroekonomi. Konsep ini juga menjadi fokus utama berbagai kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup rakyat sesuai dengan pembangunan berkelanjutan.

Dampak dan Tantangan Era Jokowi

Menurut Purbaya, ketergantungan ekonomi Indonesia pada belanja infrastruktur pemerintah selama era Jokowi membawa efek negatif pada peran sektor swasta dan investasi domestik yang menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat dan arus kredit yang terbatas.

Selain itu, lonjakan utang negara yang mencapai lebih dari Rp 9.138 triliun menjadi beban besar yang harus dikontrol dan dikelola dengan strategi fiskal yang ketat agar tidak membebani generasi mendatang. Situasi ini mengingatkan kita pada pentingnya pengelolaan utang yang berkelanjutan seperti yang diatur dalam kebijakan fiskal negara-negara maju.

Perspektif Politik dan Ekonomi

Pernyataan Purbaya muncul di saat ekonomi nasional tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk perlambatan pertumbuhan dan pengelolaan fiskal yang kompleks. Pendekatan berbeda antara masa SBY dan Jokowi memberikan gambaran menarik mengenai kebijakan ekonomi Indonesia yang berkembang.

Berbagai analisis dan kritik politik pun bermunculan, menyikapi pernyataan Purbaya ini, seperti yang pernah ditulis di Tribuntrends.com.

Menanggapi Tantangan Kedepan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengontrol lonjakan utang dan memperkuat sektor swasta agar dapat kembali menjadi pendorong utama ekonomi nasional. Dalam berbagai kesempatan, Purbaya juga menekankan pentingnya reformasi fiskal dan kebijakan moneter yang adaptif.

Penguatan sektor swasta sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas yang menjadi fondasi utama dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan sebagaimana dijelaskan dalam konsep market economy.

Untuk mendalami lebih jauh terkait kebijakan fiskal dan moneter ini, Anda dapat membaca pembahasan terkait di pos kami sebelumnya seperti Strategi Jitu Gebrakan Menkeu Gelontorkan Dana Rp 200 Triliun.

Berbagai tantangan ini menuntut koordinasi kebijakan yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta dukungan masyarakat luas. Ini adalah esensi dari kebijakan ekonomi yang inklusif dan kolaboratif dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Sumber: RADARIBUKOTA, YouTube Channel resmi TribunJakarta Official