Demo Bone Berujung Ricuh! Bupati dan Wakil Tak Nampak, Picu Amarah Demonstran

Kericuhan mewarnai aksi demonstrasi yang diadakan oleh Aliansi Warga Bone Bersatu pada Selasa, 19 Agustus 2025, di depan Kantor Bupati Bone, Jalan Ahmad Yani. Ribuan warga berkumpul menolak rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dianggap memberatkan.

Awalnya, demonstrasi berjalan dengan tertib dan damai. Namun, suasana berubah tegang saat Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, beserta Wakilnya tidak kunjung menemui para pengunjuk rasa. Ketidakhadiran pejabat utama menyebabkan kekecewaan yang memuncak di antara massa, memicu aksi lempar batu ke arah aparat yang mengamankan lokasi.

Latar Belakang Penolakan Kenaikan PBB-P2

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan isu yang banyak mendapat sorotan di berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menambah pendapatan daerah, namun seringkali dinilai memberatkan masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah dan pedagang kecil.

Pemahaman masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan seringkali terbatas, sehingga perubahan tarif yang signifikan dapat menimbulkan reaksi keras, seperti yang terjadi di Bone.

Kericuhan di Lokasi Demo dan Tindakan Aparat

Saat ketegangan meningkat, aparat kepolisian merespons dengan menggunakan semprotan water cannon untuk mengendalikan massa. Akibatnya, bentrok tak terhindarkan dan beberapa demonstran serta aparat mengalami luka-luka. Tampak batu berserakan di jalan dan halaman Kantor Bupati setelah kericuhan mereda.

Pagar berduri yang sempat menghalangi akses massa akhirnya dibuka oleh personel Brimob, menandai berakhirnya aksi massa tersebut dan mengembalikan situasi menjadi kondusif.

Absennya Bupati dan Wakil Bupati di Tengah Krisis

Menambah kemarahan massa adalah tidak adanya kejelasan terkait keberadaan Bupati Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin. Asisten I Setdakab Bone, Muh Yamin Tahir, menyatakan bahwa kedua pejabat tersebut belum masuk kantor dan tidak diketahui keberadaannya usai demonstrasi. Ketidakhadiran ini menimbulkan spekulasi dan memperkeruh suasana.

Isu tentang absennya pejabat daerah dalam menghadapi aksi massa bukanlah hal baru. Seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah, ketidakhadiran pejabat dapat memperbesar ketidakpuasan publik dan mengakibatkan konflik yang sulit dikendalikan. (Lihat juga artikel kami terkait demo ricuh terkait PBB di Bone dan Pati).

Implikasi Kebijakan dan Harapan Masyarakat

Penolakan terhadap kenaikan PBB-P2 ini mencerminkan tantangan besar dalam kebijakan fiskal daerah. Pemerintah daerah memang memiliki hak untuk menetapkan dan menyesuaikan tarif pajak, namun proses sosialisasi dan komunikasi yang efektif sangat penting agar masyarakat dapat memahami dan menerima perubahan tersebut.

Masyarakat berharap agar transparansi dan dialog terbuka menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Pendekatan yang inklusif akan membantu mengurangi gesekan antara pemerintah dan warga.

Kesimpulan

Demo Bone tanggal 19 Agustus 2025 menyoroti betapa sensitifnya isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan di tingkat daerah. Ketidakhadiran pejabat pemerintah menambah kericuhan yang sebetulnya dapat dihindari dengan langkah-langkah komunikasi yang lebih baik dan penanganan yang sigap.

Kedepannya, pemerintah daerah perlu meningkatkan keterbukaan dan kesiapan dalam menghadapi aspirasi masyarakat untuk menjaga stabilitas dan hubungan baik dengan publik.

Untuk informasi lebih lanjut tentang isu kenaikan PBB dan dampaknya di berbagai daerah, Anda dapat membaca artikel terkait kami di penolakan kenaikan PBB di berbagai daerah.