[Jakarta (RADARIBUKOTA)] 6 Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhaimin Iskandar, yang populer dengan sebutan Cak Imin, memberikan tanggapan tegas atas kritik yang dilayangkan oleh sejumlah anggota DPR terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam membantu proses pemulihan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo. Ponpes tersebut mengalami keruntuhan tragis yang menyebabkan korban jiwa, sehingga memicu protes tentang alokasi dana negara.

Protes Anggota DPR dan Tanggapan Cak Imin

Ketika ditanya mengenai penolakan dari sebagian anggota DPR terhadap penggunaan APBN untuk membantu Ponpes tersebut, Cak Imin mempertanyakan balik kepada mereka tentang solusi konkret yang ditawarkan. “Kepada teman-teman yang memprotes penggunaan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu-dua orang yang memprotes, apa solusi Anda dengan 1.900 santri yang sedang belajar?” ujarnya di Jakarta pada Selasa, 14 Oktober 2025. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Cak Imin mendesak agar kritik tidak hanya berupa penolakan tanpa menawarkan alternatif solusi yang bisa membantu para santri yang terdampak.

Latar Belakang Bantuan APBN untuk Pondok Pesantren Al Khoziny

Insiden di Pondok Pesantren Al Khoziny dilaporkan mengakibatkan robohnya bangunan yang memakan korban jiwa, termasuk puluhan santri. Dalam menghadapi musibah ini, pemerintah memandang perlu memberikan dukungan melalui APBN sebagai bentuk bantuan dan rehabilitasi untuk pemulihan fasilitas pendidikan serta memastikan keberlangsungan pembelajaran santri. Menurut Liputan Kompas, pondok pesantren tersebut memiliki sekitar 1.900 santri yang memerlukan perhatian khusus agar proses belajar mengajar dapat berjalan kembali tanpa hambatan. Bantuan ini juga mencerminkan komitmen negara untuk melindungi dan memberi kepastian hukum serta sosial bagi lembaga pendidikan keagamaan yang terkadang mengalami tantangan pendanaan.

Polemik Anggaran dan Peran DPR dalam Penyaluran Dana

Protes yang muncul dari anggota DPR terkait penggunaan APBN ini mengindikasikan adanya perdebatan tentang prioritas penggunaan dana negara. Namun, pertanyaan yang diajukan oleh Menko PMK ini mengingatkan kembali fungsi DPR selain sebagai pengawas, juga sebagai wakil rakyat yang harus turut serta mencari solusi terbaik bagi masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, artikel terkait dari kategori Berita Terkini pada Radar Ibukota seperti “[Janji Cak Imin Siap Jadi Orang Tua Asuh 3 Santri Ponpes Al Khoziny yang Diamputasi](https://radaribukota.id/berita-terkini/janji-cak-imin-siap-jadi-orang-tua-asuh-3-santri-ponpes-al-khoziny-yang-diamputasi/)” memberikan gambaran lebih luas mengenai upaya penanganan musibah di ponpes tersebut.

Perlunya Solusi yang Nyata dan Kolaboratif

Kasus ini turut menyoroti pentingnya keberpihakan pemerintah dalam hal pengelolaan dana publik untuk pendidikan dan perlindungan masyarakat yang rentan. Anggota legislatif dan eksekutif diharapkan bisa berkolaborasi untuk menghasilkan keputusan yang tidak hanya bijak secara politik, tetapi juga efektif dalam memenuhi kebutuhan riil. Polemik ini mengingatkan kita pada fungsi DPR RI yang sesuai dengan Wikipedia, yang memiliki kewajiban mengawasi pelaksanaan APBN dan pelayanan publik yang berkeadilan (https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia). Hal itu sebaiknya diwujudkan dengan dialog konstruktif bukan hanya penolakan. Sebagai informasi tambahan, dukungan terhadap pondok pesantren bukanlah hal baru dalam kebijakan APBN, sebagaimana pernah diuraikan dalam berita Radar Ibukota mengenai perhatian pemerintah dalam pengembangan pendidikan keagamaan.

Kesimpulan

Reaksi Menteri Koordinator Bidang PMK, Muhaimin Iskandar, terhadap protes anggota DPR atas alokasi dana APBN untuk membantu Ponpes Al Khoziny, menunjukkan pemerintah berkomitmen dalam memberikan bantuan konkret kepada masyarakat terdampak. Kritik yang tidak disertai solusi dianggap kurang membangun. Dalam situasi genting bagi ribuan santri yang menjadi korban musibah tersebut, kolaborasi antara pemerintah dan DPR menjadi kunci untuk memberikan bantuan yang optimal. Dialog terbuka dan solusi praktis diperlukan demi masa depan pendidikan di pondok pesantren tersebut. Untuk memahami lebih dalam tentang peran DPR, Anda dapat mengunjungi halaman Wikipedia tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia [Di Sini](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia). Sumber berita ini dapat Anda telusuri pada laman resmi Kompas dan kanal YouTube resmi TribunJakarta yang mengunggah video terkait tanggapan Cak Imin. *Sumber: RADARIBUKOTA, YouTube Channel resmi TribunJakarta Official*