[Jakarta (RADARIBUKOTA)] 04 Desember 2025, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Melati, secara tegas menyuarakan agar Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, tidak melepas tanggung jawabnya terkait pengelolaan lahan di Sumatera yang berimbas pada meningkatnya bencana alam, khususnya banjir dan longsor. Dalam rapat kerja yang berlangsung di gedung DPR Senayan, Jakarta, Melati menegaskan pentingnya langkah konkret dari kementerian kehutanan untuk mengendalikan sebaran lahan yang tidak teratur. Menurutnya, problem ini menjadi salah satu faktor utama yang memperparah dampak bencana di wilayah Sumatera dalam beberapa waktu terakhir. Pembahasan Tata Kelola Lahan dan Kontribusinya Terhadap Bencana Alam Masalah pengelolaan lahan kerap menjadi pemicu utama kerusakan lingkungan dan bencana alam, terutama di pulau strategis seperti Sumatera. Berdasarkan paparan Melati, kebijakan yang kurang disiplin dalam pengawasan tata kelola dan alih fungsi lahan pertanian maupun hutan menjadi salah satu penyebab terjadinya longsor dan banjir masif. Menitikberatkan pada peran Menteri Kehutanan, Melati meminta agar tidak mengoper tanggung jawab kepada pihak lain, termasuk Presiden. Konteks ini memberikan tekanan agar Menteri Raja Juli Antoni bertanggung jawab penuh, tidak membuang masalah ini sebagai 7bola panas4 kepada pemerintah pusat. Situasi Terkini Bencana di Sumatera Curah hujan tinggi dan pengelolaan lingkungan yang kurang optimal membuat wilayah-wilayah di Sumatera rawan mengalami bencana. Banjir dan longsor yang menimpa sejumlah daerah mengakibatkan kerusakan infrastruktur hingga memaksa warga untuk mengungsi. Kondisi ini tentu memperburuk situasi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Penting diketahui, isu lingkungan dan pengelolaan lahan ini memiliki keterkaitan erat dengan konsep pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang diatur pula melalui berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah. Untuk mendalami konsep dan kebijakan pengelolaan lahan, Anda bisa membaca lebih lanjut di halaman Wikipedia mengenai [Tata Kelola Lahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_kelola_lahan) dan [Manajemen Bencana](https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_bencana). Tuntutan DPR dan Implikasi Kebijakan Permintaan DPR agar Menteri Kehutanan mengambil tindakan tegas menunjukkan adanya tekanan politik serta harapan publik agar pemerintah pusat mampu melakukan mitigasi bencana yang lebih efektif. Dalam konteks ini, penguatan pengawasan dan aturan terkait pengelolaan lahan harus menjadi prioritas. Sebagai referensi terkait isu politik dan pengawasan pemerintah, pembaca dapat melihat pembahasan mengenai [Peran DPR RI dalam Pengawasan Pemerintah](https://radaribukota.id/berita-terkini/dpr-bak-beri-pembelaan-buntut-demo-lengserkan-bupati-sudewo-tak-bisa-dicopot-melalui-emosi-politik/). Postingan tersebut relevan dalam menggambarkan dinamika hubungan legislatif dan eksekutif di Indonesia. DPR mengingatkan bahwa permasalahan pengelolaan lahan bukan hanya soal administratif, namun berdampak besar pada keselamatan rakyat dan keberlangsungan lingkungan hidup. Oleh karenanya, peran serta kementerian terkait harus lebih responsif dan segera mengambil tindakan preventif dan remedial. Langkah Ke Depan Menteri Raja Juli Antoni kini dihadapkan pada ekspektasi publik yang semakin tinggi untuk menuntaskan persoalan tata kelola lahan yang dapat mengurangi potensi bencana. Keberhasilan dalam hal ini dapat memberikan pembelajaran penting dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya dalam menjaga keseimbangan ekologis dan kesejahteraan masyarakat. Upaya kolaborasi antara Kementerian Kehutanan, DPR, dan pihak terkait lainnya sangat dibutuhkan untuk menghasilkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Perlu juga melibatkan masyarakat dalam program edukasi dan pelibatan aktif untuk menjaga lingkungan. Kita berharap, tidak ada lagi 7bola panas4 masalah bencana yang dilempar ke Presiden atau pihak lain, melainkan solusi nyata yang dapat mengurangi dampak buruk bencana alam di Indonesia. *Sumber: RADARIBUKOTA, YouTube Channel resmi TribunJakarta Official*